SURABAYA, 29 JANUARI 2026 – Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memaksimalkan kinerja Trans Jatim dan Trans Laut sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dua moda transportasi unggulan tersebut terus didorong agar berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jatim, Nyono, menyebutkan saat ini Dishub Jatim tercatat sebagai penyumbang PAD terbesar kedua di lingkungan Pemprov Jatim, setelah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kontribusi tersebut sebagian besar berasal dari operasional Trans Jatim, Trans Laut, serta layanan terminal.
“Target PAD kami saat ini sekitar Rp55 miliar. Dengan berbagai terobosan dan inovasi, ke depan kami optimistis bisa menembus Rp100 miliar,” ujar Nyono usai rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Jatim, Rabu (28/1/2026).
Nyono menjelaskan, jika Bapenda mengandalkan sektor pajak, Dishub Jatim fokus menggali pendapatan dari sektor layanan transportasi dan pemanfaatan aset. Salah satu strategi yang dijalankan adalah optimalisasi iklan dan reklame di armada Trans Jatim, Trans Laut, serta Terminal On System (TOS).
“Melalui iklan di Trans Jatim dan Trans Laut, serta biaya penggunaan fasilitas bus angkutan umum di terminal milik Pemprov melalui sistem TOS, termasuk layanan Trans Laut di Paciran dan Banyuwangi, alhamdulillah sudah bisa menghasilkan sekitar Rp1 miliar,” ungkapnya.
Saat ini, sistem Terminal On System masih dalam tahap uji coba di lima terminal milik Pemprov Jatim. Ke depan, Dishub menargetkan TOS dapat diterapkan di 29 terminal yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, pengembangan Trans Jatim terus dilakukan melalui penambahan armada dan perencanaan rute baru, termasuk jalur yang mendekati pusat-pusat wisata. Nyono mengakui, pengembangan tersebut masih terkendala keterbatasan anggaran.
“Jika ke depan ada tambahan anggaran, maka target pengembangan Trans Jatim di kawasan Gerbangkertosusila bisa tercapai,” jelasnya.
Terkait permintaan layanan Trans Jatim pada rute Gadang–Kepanjen, Nyono menyatakan kajian masih terus dilakukan. Permintaan tersebut juga sejalan dengan aspirasi Pemerintah Kabupaten Malang agar layanan transportasi publik terintegrasi dapat segera direalisasikan.