SURABAYA, 4 DESEMBER 2025 – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat kemudahan layanan perizinan bagi investor melalui sistem yang cepat, transparan, dan sepenuhnya berbasis digital. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan investasi di Kota Pahlawan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPM-PTSP Surabaya, Lasidi, menyampaikan bahwa sejak 2023 Pemkot telah mengimplementasikan percepatan layanan perizinan digital.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bahkan memantau langsung ketepatan waktu proses perizinan melalui dashboard khusus, sehingga tidak ada lagi pengurusan izin yang terlambat selama dokumen pemohon sudah lengkap dan valid.
Masyarakat dan investor dapat mengikuti perkembangan berkas secara transparan melalui sswalfa.surabaya.go.id. Jika persyaratan masih kurang, petugas akan menghubungi pemohon untuk melakukan pendampingan agar berkas segera diperbaiki tanpa harus dikembalikan.
Durasi penerbitan izin berbeda-beda, namun rata-rata proses dapat diselesaikan dalam satu hingga empat hari kerja setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap. Semua layanan kini bisa diajukan dan dipantau secara daring tanpa tatap muka. Perizinan berusaha tersedia melalui oss.go.id, sedangkan perizinan non-berusaha melalui sswalfa.surabaya.go.id.
Lasidi menambahkan, seluruh tahapan mulai dari pengisian formulir hingga unggah dokumen dapat dilakukan kapan pun dan dari mana pun. Izin yang telah disetujui diterbitkan secara elektronik dan dilengkapi kode QR sebagai bukti keabsahan, sekaligus menekan potensi praktik percaloan.
Ia juga menjelaskan bahwa penerapan OSS-RBA sejak Agustus 2021 membuat proses perizinan semakin sederhana dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan skala usaha. Untuk usaha berisiko rendah, NIB dapat terbit dalam 5–10 menit.
Sementara untuk usaha berisiko menengah rendah, sertifikat standar diterbitkan otomatis tanpa verifikasi. PP 28/2025 juga mempertegas prinsip fiktif positif, yang memungkinkan izin terbit otomatis bila tidak direspons.
Investor pun mendapat akses penuh terhadap informasi syarat, biaya resmi, hingga Service Level Agreement (SLA) melalui sistem OSS-RBA Nasional. Untuk perizinan daerah seperti PBG/IMB, SLF, izin lingkungan, dan perizinan non-berusaha lainnya, panduan lengkap tersedia di platform SSWALFA.
Seluruh ketentuan juga diperkuat oleh Perda dan Perwali yang menjadi dasar hukum perizinan di Surabaya.