JAKARTA, 30 MARET 2026 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lahan seluas 1,61 hektare di kawasan Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (29/3/2026). Lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan rumah susun (rusun) untuk relokasi warga bantaran rel kereta api.
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta penyediaan hunian layak bagi masyarakat di kawasan tersebut.
Maruarar menegaskan, pembangunan rusun akan melibatkan berbagai pihak melalui skema kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, hingga sektor swasta.
“Kita akan bersinergi antara pemerintah pusat, Kementerian PKP, BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota,” ujarnya.
Berdasarkan hasil koordinasi awal, proyek ini ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Mei 2026. Sementara itu, skema pembiayaan dan konstruksi akan diputuskan melalui rapat lintas kementerian dan lembaga dalam waktu dekat.
Pemerintah berharap proyek ini dapat menjadi contoh kerja sama multipihak dalam penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan yang padat penduduk.
“Yang pasti rusun ini akan segera dibangun, dan proses perizinan akan didukung penuh oleh pemerintah daerah,” tambah Maruarar.
Selain proyek rusun, Kementerian PKP juga menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di DKI Jakarta pada 2026. Program tersebut menyasar 3.100 unit rumah, yang tersebar di lima wilayah kota administrasi masing-masing 600 unit, serta 100 unit di Kepulauan Seribu.
Peninjauan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan BUMN, di antaranya Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Mohammad Rizal Pahlevi, serta Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan langsung ke kawasan bantaran rel di Senen dan menyerap aspirasi warga terkait kebutuhan hunian yang layak. Usai kunjungan tersebut, Presiden langsung menginstruksikan percepatan penyediaan tempat tinggal yang lebih aman dan layak bagi masyarakat setempat.