Jakarta, Kamis 22 Januari 2026- Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku jika pihaknya hanya menyalurkan pembiayaan tiga unit rusun subsidi sepanjang tahun 2025
Menurutnya, minimnya penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rusun tidak hanya terjadi di tahun 2025, namun sejak pertama kali program tersebut diluncurkan di tahun 2011, BP Tapera hanya menyalurkan 638 unit rusun hingga akhir Desember 2025
“Iya, (hanya laku 3) di 2025. Kan dari 2011 sebenarnya kan FLPP itu tidak hanya rumah tapak, tapi juga untuk rusun subsidi. Tapi dari 2011 sampai 2025 kemarin, data kita hanya membiayai sekitar 638 unit,” ujar Heru pada hari Rabu (21/1)
Ada tiga masalah mengapa penyaluran rusun murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sekencang rumah tapak. Disebutkan oleh Heru, mindset (pola pikir) masyarakat yang lebih menyukai landed house (rumah tapak) dibanding hunian vertikal, meski jaraknya jauh dari pusat kota
Persoalan kedua adalah minimnya supply, karena menurut pengembang harga unit rusun FLPP yang dipatok pemerintah tidak relevan dengan kenaikan biaya konstruksi dan harga lahan. Sementara kendala ketiga adalah tingginya biaya tambahan seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang harus dibayar oleh penghuni
Untuk itulah Heru mengungkap jika BP Tapera mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi terkait IPL tersebut demi mendongkrak minat masyarakat memiliki hunian vertikal
“IPL yang itu yang dibicarakan Pak Menteri supaya bagaimana IPL-nya bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga menjadi insentif MBR untuk bisa atau tertarik tinggal di hunian vertikal,” tutupnya