SYDNEY – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi kinerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney, Australia. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang peningkatan investasi dan wisata di Indonesia.
Peluang ekonomi ini dapat diraih salah satunya dengan menghadirkan pelayanan yang baik kepada masyarakat Indonesia maupun warna negara asing (WNA). “Kita berharap pelayanan kita kedepan jadi lebih baik, sehingga target kita dan citra Indonesia semakin baik, investasi kita semakin meningkat,” ujar Menteri Anas saat mengunjungi KJRI Sydney sebelum bertolak ke Indonesia, Kamis (19/10).
Dengan didampingi oleh Acting Consul General of the Republic di Sydney Boy Dharmawan, Menteri Anas berkeliling untuk melihat langsung pelayanan yang diberikan oleh KJRI Sydney. Menurutnya, fungsi pelayanan publik KJRI Sydney telah berjalan baik namun perlu terus ditingkatkan.
Beberapa inovasi layanan yang diciptakan oleh KJRI Sydney telah berjalan. BETA SIAGA (Bersama Kita Saling Jaga) adalah inovasi yang lahir dari kondisi sosial di lingkungan Australia, terutama yang berkaitan dengan layanan perlindungan WNI atas tindak kekerasan yang dialami teristimewa bagi anak-anak dan wanita. Inovasi tersebut memiliki fitur panic button yang langsung terhubung dengan layanan darurat KJRI Sydney.
Inovasi lainnya adalah layanan Paspor SELARAS (Sambangi Lansia dan Orang Sakit). Inovasi jemput bola ini dikhususkan bagi WNI lanjut usia di atas 65 tahun dan memiliki kondisi medis atau berkebutuhan khusus. Layanan dapat diajukan melalui email atau WhatsApp.
KJRI Sydney adalah KJRI satu-satunya yang telah mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), yang merupakan predikat tertinggi dalam pembangunan zona integritas. “Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi KJRI lainnya di seluruh dunia,” ujarnya.
Di depan pejabat dan pegawai KJRI, Menteri PANRB mendorong agar perwakilan diplomatik Indonesia ikut menyukseskan reformasi birokrasi berdampak. Ia menjabarkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berfokus pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi harus berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi harus lincah dan cepat.