SURABAYA, Rabu 04 Februari 2026 – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST, S.H., M.H., didampingi Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Asisten Pidana Militer, menerima kunjungan audiensi Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, di Ruang Kerja Kajati Jatim, Selasa (3/2/2026).
Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka silaturahmi sekaligus membangun komunikasi strategis antara Kejaksaan dan DPD RI guna mendukung pelaksanaan tugas konstitusional yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pembangunan nasional, dan penegakan hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Lia Istifhama menyampaikan ketertarikannya untuk memperdalam pandangan terhadap berbagai fenomena dan dinamika hukum secara komprehensif dan substantif, melalui dialog langsung dengan institusi penegak hukum.
Merespons hal tersebut, Kajati Jatim menyambut baik kunjungan dan gagasan yang disampaikan. Beliau menegaskan bahwa Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, senantiasa terbuka terhadap komunikasi dan koordinasi dengan lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kajati Jatim memaparkan kesiapan institusinya dalam menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
“Kejaksaan telah melakukan berbagai langkah antisipatif, terutama dalam menyikapi perubahan paradigma pemidanaan yang kini berorientasi pada pemulihan,” tegas Kajati Jatim.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka. Sejumlah isu strategis turut dibahas antara lain terkait dinamika penegakan hukum pada masa transisi penerapan KUHP dan KUHAP baru, penguatan prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, serta sinergi antarlembaga dalam menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Audiensi kemudian ditutup dengan penyerahan cinderamata sebagai simbol penguatan hubungan kelembagaan, sekaligus penegasan komitmen bersama untuk terus membangun kolaborasi dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berintegritas di Provinsi Jawa Timur.