JAKARTA, 21 NOVEMBER 2025 – Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka kesempatan luas bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait agenda reformasi di tubuh Polri.
“Kami mengundang masyarakat luas yang ingin berpartisipasi memberikan masukan,” ujar Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan ajakan tersebut dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Untuk mempermudah akses masyarakat, Komisi menyediakan dua kanal penyampaian aspirasi, yakni melalui WhatsApp dan email.
Masyarakat dapat mengirimkan masukan melalui nomor WhatsApp 0813-1797-771.
Aspirasi melalui email dapat disampaikan ke setkomisireformasipolri@setneg.go.id.
Melalui dua saluran tersebut, Komisi Percepatan Reformasi Polri berharap dapat mengumpulkan berbagai pandangan dan masukan dari masyarakat selama periode satu bulan ke depan. “Selama satu bulan ini kami berharap mendapatkan banyak masukan,” kata Jimly.
Jimly menegaskan bahwa pembukaan ruang partisipasi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar tim reformasi Polri bersikap terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
“Presiden meminta tim ini mendengar aspirasi dari berbagai kalangan. Polisi adalah milik rakyat—melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat,” ujar Jimly, mengutip arahan Presiden usai pelantikan anggota Komisi pada 7 November 2025.
Komisi Percepatan Reformasi Polri beranggotakan sepuluh tokoh dari berbagai latar belakang penting, mencakup mantan pejabat pemerintah hingga mantan Kapolri. Mereka adalah Jimly Asshiddiqie, Ahmad Dofiri, Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Otto Hasibuan, Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, Idham Azis, dan Badrodin Haiti.
Komisi ini dibentuk untuk melakukan kajian menyeluruh terkait reformasi institusi Polri, termasuk evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan lembaga demi perbaikan yang berorientasi pada kepentingan bangsa.