BANDA ACEH, 12 JANUARI 2026 – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga awal Januari 2026, Kementerian PKP telah menyiapkan 197 titik lahan relokasi untuk pembangunan rumah permanen di tiga provinsi tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan percepatan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang terkoordinasi dengan DPR RI dan sejumlah satuan tugas terkait.
“Kami bergerak cepat. Sudah banyak titik lahan yang kami usulkan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk pembangunan hunian tetap,” ujar Maruarar usai rapat bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Maruarar merinci, di Provinsi Aceh disiapkan 153 titik lahan dengan total luas mencapai 473 hektare. Sementara di Sumatera Utara tersedia 16 lokasi seluas 58 hektare, dan di Sumatera Barat terdapat 28 lokasi dengan luas sekitar 53 hektare.
“Khusus Aceh, total lahan relokasi mencapai 473,09 hektare dengan potensi pembangunan hingga 28.311 unit rumah. Dari jumlah tersebut, 24 titik lahan telah diverifikasi di lapangan dan dinyatakan layak,” jelasnya.
Ia menegaskan, pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, lokasi harus aman dari potensi bencana seperti banjir, tsunami, dan longsor. Kedua, lahan tidak memiliki persoalan hukum. Ketiga, lokasi hunian dekat dengan ekosistem kehidupan warga.
“Hunian harus berada di kawasan yang aman, legal, dan mendukung aktivitas masyarakat, seperti dekat dengan lahan kerja, sekolah, serta pasar,” tegas Maruarar.
Berdasarkan data Kementerian PKP per Jumat (9/1/2026), total rumah terdampak bencana di wilayah Sumatra mencapai sekitar 189.308 unit. Di Aceh tercatat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat, dan 13.969 rumah hanyut.
Di Sumatera Utara, terdapat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat, serta 937 rumah hanyut. Sementara di Sumatera Barat tercatat 6.627 rumah rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat, dan 791 rumah hanyut.
Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap ini dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat sekaligus meningkatkan ketahanan kawasan permukiman terhadap risiko bencana di masa depan.