SURABAYA, Selasa 23 November 2025 – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama PT Aneka Tambang (Antam) Tbk resmi menandatangani perjanjian kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kepatuhan antara lembaga penegak hukum dan BUMN yang berlangsung di Aula Sasana Adhyaksa, Senin (22/12/2025).
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST, S.H., M.H., dan Direktur Utama PT Antam Tbk, Untung Budhiarto dengan turut didampingi oleh Asdatun dan disaksikan oleh Wakajati, Direktur Pengembangan Usaha PT Antam Tbk, Kepala Divisi Litigation and Alternative Dispute Resolution, Para Asisten, Kabag TU, Koordinator, para Kasi Datun, jajaran Manajer PT Antam Tbk, serta para Jaksa Pengacara Negara.
Dalam sambutannya, Kajati Jatim Agus Sahat ST menyampaikan pentingnya kerja sama ini mengingat PT Antam sebagai BUMN strategis memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan sumber daya mineral yang berdampak pada ekonomi nasional.
“Kerja sama ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mendorong penerapan praktik good corporate governance (GCG), memperkuat tata kelola perusahaan, memitigasi risiko hukum sejak dini, dan menegakkan kepatuhan internal,” ujar Kajati Jatim.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Antam Untung Budhiarto menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan dukungan Kejati Jatim. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini akan memperkuat kepastian hukum sekaligus mendukung proses bisnis perusahaan yang berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sebagai tindak lanjut, Kejati Jatim melalui bidang Datun kedepannya akan memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi, penyusunan pertimbangan hukum berupa legal opinion dan legal assistance, serta penyediaan sarana mediator dan fasilitator untuk penyelesaian sengketa secara efektif dan cepat.
Melalui kerjasama yang sinergis dan konstruktif ini, Kejati Jatim berkomitmen memberikan kontribusi positif dalam menciptakan iklim bisnis sumber daya mineral yang sehat, transparan, dan taat hukum, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.