SURABAYA, Jumat 8 Agustus 2025 – Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. ST Burhanuddin, secara resmi membuka kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Penanganan Perkara Pidana pada Kejaksaan RI Tahun 2025, bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kamis (7/8/2025).
Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Hari Wibowo, S.H., M., turut hadir secara virtual bersama Asisten Pembinaan, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Pengawasan, Koordinator, serta para Pejabat Eselon IV di Bidang Tindak Pidana Umum, bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kejati Jatim.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Kejaksaan dan BPK RI dalam membangun tata kelola penanganan perkara yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ia menegaskan pentingnya masukan konstruktif dari BPK RI guna meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berorientasi pada akuntabilitas publik.
“Kami berharap BPK RI selaku pemeriksa dapat memberikan saran dan masukan yang membangun terhadap proses penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan, sehingga ke depan dapat tercipta sistem yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Jaksa Agung.
Senada dengan hal tersebut, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk pada aspek penegakan hukum. Sementara itu, Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Prof. (H.C.) Dr. R. Narendra Jatna yang turut hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan pandangannya dari perspektif akuntansi dalam penanganan perkara pidana, khususnya penerapan prinsip value for money dalam penggunaan anggaran.
Kegiatan ini menegaskan komitmen Kejaksaan RI dalam mendukung pemeriksaan kinerja oleh BPK RI sebagai bagian dari upaya mewujudkan penanganan perkara pidana yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.