JAKARTA, 29 MARET 2026 – Pemerintah resmi menerapkan aturan pembatasan usia minimum bagi anak dalam mengakses platform digital berisiko tinggi menjadi 16 tahun. Kebijakan ini merupakan implementasi dari PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Sistem Elektronik atau dikenal sebagai PP Tunas.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib segera menyesuaikan kebijakan, fitur, dan layanan mereka dengan regulasi tersebut.
“Pemerintah menginstruksikan semua platform digital untuk segera menyelaraskan produknya sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Sejumlah platform global mulai menunjukkan kepatuhan. X, misalnya, telah menaikkan batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun yang tercantum dalam pusat bantuannya. Platform ini juga mulai melakukan identifikasi dan penonaktifan akun pengguna di bawah umur sejak 28 Maret 2026.
Sementara itu, Bigo Live bahkan menetapkan batas usia lebih tinggi, yakni 18 tahun ke atas. Selain itu, mereka memperkuat sistem perlindungan melalui moderasi berlapis yang menggabungkan kecerdasan buatan dan pengawasan manusia untuk mendeteksi serta menindak akun di bawah umur.
Pemerintah mengapresiasi langkah cepat kedua platform tersebut sebagai bentuk kepatuhan nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas. Menurut Meutya, langkah ini harus menjadi standar minimum bagi seluruh platform digital lainnya.
Pemerintah juga akan melakukan pengawasan ketat secara harian guna memastikan implementasi aturan berjalan konsisten. Bagi platform yang belum patuh, diminta segera memenuhi seluruh kewajiban tanpa penundaan.
Jika masih mengabaikan aturan, pemerintah telah menyiapkan langkah tegas berupa sanksi administratif demi menjaga ruang digital Indonesia tetap aman dan ramah bagi anak. “Saya tegaskan tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan untuk dapat beroperasi di Indonesia,” tegas Meutya.