JAKARTA, 12 JUNI 2026 – Pemerintah terus memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menaikkan tunjangan guru, menyederhanakan mekanisme pencairannya, serta memperluas program beasiswa bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan saat Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Usai pertemuan, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan bagi guru non-ASN dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara bagi guru ASN, besaran tunjangan kini setara dengan satu kali gaji pokok.
Menurut Abdul Mu’ti, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia Indonesia. “Tunjangan guru non-ASN dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Sedangkan untuk guru ASN, tunjangannya sebesar gaji pokok,” ujarnya.
Tidak hanya meningkatkan nilai tunjangan, pemerintah juga melakukan reformasi dalam sistem penyaluran dana tersebut. Jika sebelumnya tunjangan disalurkan melalui mekanisme birokrasi yang cukup panjang, kini dana langsung ditransfer ke rekening masing-
masing guru setiap bulan.
Langkah ini dinilai akan mempercepat penerimaan manfaat oleh para guru sekaligus mengurangi hambatan administratif dalam proses pencairan.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah agar proses birokrasi menjadi lebih sederhana dan guru dapat langsung menerima manfaat tunjangan yang ditransfer ke rekening mereka setiap bulan,” kata Abdul Mu’ti.
Selain aspek kesejahteraan, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas dan kualifikasi akademik guru. Melalui program beasiswa yang dijalankan dengan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
Pada 2025, pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi 12.500 guru dengan nilai bantuan Rp3 juta per semester. Program tersebut saat ini telah memasuki semester kedua dan sebagian peserta diperkirakan dapat menyelesaikan studi serta diwisuda pada tahun ini.
“Tahun 2025 kami memberikan beasiswa kepada 12.500 guru yang belum D4 atau S1. Programnya sudah berjalan dan sebagian peserta insyaallah bisa diwisuda tahun ini,” ujarnya.
Program tersebut akan diperluas secara signifikan pada 2026. Pemerintah menargetkan sebanyak 150.000 guru dapat mengikuti program beasiswa yang sama dengan nominal bantuan tetap Rp3 juta per semester.
Saat ini proses pendaftaran masih berlangsung dan pemerintah terus mendorong para guru yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.
Menurut Abdul Mu’ti, kombinasi antara peningkatan kesejahteraan dan penguatan kompetensi menjadi strategi utama pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Dengan kebijakan kenaikan tunjangan, sistem pencairan yang lebih sederhana, serta perluasan program beasiswa bagi ratusan ribu guru, pemerintah berharap kualitas tenaga pendidik semakin meningkat sehingga mampu menghasilkan generasi Indonesia yang lebih unggul dan berdaya saing di masa depan.