SURABAYA, Rabu 9 September 2026 – Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya berkomitmen penuh mendukung program strategis pemerintah dalam hal percepatan transformasi digital nasional. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif unsur pimpinan dalam mengevaluasi serta mematangkan infrastruktur penunjang pelayanan publik. Penguatan sistem ini dinilai krusial guna memastikan stabilitas sosial tetap kondusif di tengah perkembangan teknologi yang masif.
Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., menghadiri Rapat Perluasan Uji Coba Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital Berbasis Infrastruktur Digital Publik. Kegiatan penting ini diikuti secara daring melalui fasilitas Video Conference langsung dari ruang SICC Makodam V/Brawijaya, Kota Surabaya, pada Selasa (08/09/2026). Sinergi lintas sektoral ini mencerminkan kesiapan TNI dalam mengawal program-program kemakmuran rakyat.
Rapat koordinasi tingkat nasional ini dipimpin langsung oleh Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Pimpinan Rapat. Dalam pelaksanaannya, Pangdam V/Brawijaya didampingi oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam) V/Brawijaya Brigjen TNI Zainul Bahar, S.H., M.Si., serta Inspektur Kodam (Irdam) V/Brawijaya Brigjen TNI Muhammad Aidi, S.I.P., M.Si., M.Han., beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Kodam V/Brawijaya.
Agenda utama pembahasan berfokus pada inisiatif pemerintah yang memperluas digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui Sistem Perlinsos Digital. Melalui terobosan baru ini, data kependudukan dari 8 instansi akan terintegrasi secara real-time. Sistem mutakhir tersebut berhasil memangkas proses birokrasi pendaftaran bansos yang awalnya memakan waktu hingga ratusan hari menjadi hitungan menit saja.
Sebelumnya, uji coba sistem perlindungan sosial ini telah sukses dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dengan menjaring pendaftaran sekitar 350.000 warga. Berdasarkan capaian awal per 1 September 2026, pendaftaran uji coba Perlinsos Digital tercatat telah menembus lebih dari 4,2 juta keluarga di 43 kabupaten/kota di Indonesia.
Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama Kemensos kini memperluas cakupan uji coba hingga 258 kabupaten/kota, termasuk wilayah strategis di Aceh, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Langkah ini diambil untuk menguji keandalan infrastruktur dan kesiapan sistem secara lebih komprehensif sebelum diimplementasikan penuh pada awal tahun 2027.
Di sela-sela kegiatan, Pangdam V/Brawijaya menegaskan kesiapan seluruh jajaran komando kewilayahan dalam menyukseskan program ini. “Kodam V/Brawijaya mendukung penuh program pemerintah dalam percepatan Perlinsos Digital ini demi mewujudkan sistem bantuan sosial yang lebih transparan dan tepat sasaran bagi masyarakat,” tegasnya.
Sistem pendaftaran ini dirancang sangat modern, di mana warga dapat mengakses langsung laman resmi kemensos menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Proses pendaftaran juga diperkuat dengan verifikasi biometrik Identitas Kependudukan Digital (IKD). Terobosan integrasi data yang akurat ini diproyeksikan mampu memberikan efisiensi anggaran bansos negara yang sangat signifikan, yakni berkisar antara Rp170 triliun hingga Rp260 triliun.
Pemerintah juga mengantisipasi adanya tantangan nyata di lapangan seperti digital divide atau kesenjangan digital yang meliputi keterbatasan perangkat maupun rendahnya literasi internet. Guna meminimalisir risiko exclusion error atau terlewatnya warga yang berhak, puluhan ribu agen pendamping disiagakan di lapangan untuk membantu proses administrasi masyarakat serta melakukan verifikasi lapangan secara berkala.
Mekanisme pendaftaran, pembaruan data, dan fasilitas sanggah bagi masyarakat dipastikan tetap dibuka secara bertahap lewat portal resmi hingga akhir tahun 2026. Melalui pengawalan ketat dari seluruh jajaran komando kewilayahan, diharapkan program Perlinsos Digital ini dapat menjadi fondasi kuat yang menjamin penyaluran bantuan sosial nasional menjadi jauh lebih tepat sasaran, akuntabel, dan transparan.