JAKARTA, 20 MEI 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional agar kekayaan Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menilai Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dan makmur. Posisi geografis strategis, kekayaan sumber daya alam, serta bonus demografi disebut sebagai kekuatan utama Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
“Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Prabowo.
Meski demikian, Kepala Negara menyoroti masih maraknya praktik pencurian sumber daya alam, khususnya di sektor maritim. Menurutnya, kapal-kapal asing masih kerap mengambil kekayaan laut Indonesia secara ilegal.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal. Kita harus tegakkan kedaulatan di lautan kita sendiri,” tegas Presiden.
Prabowo juga membeberkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Indonesia saat ini disebut menjadi eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, sekaligus eksportir terbesar ferro alloy atau paduan besi.
Presiden menyebut devisa ekspor minyak kelapa sawit pada 2025 mencapai 23 miliar dolar AS atau setara Rp391 triliun. Sementara ekspor batu bara menyumbang sekitar 30 miliar dolar AS atau setara Rp510 triliun.
Namun di balik besarnya potensi tersebut, Prabowo menilai kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain, termasuk beberapa negara tetangga dan anggota G20.
“Kita harus introspeksi, kenapa kita belum mampu mengelola ekonomi sehingga pendapatan negara bisa setara dengan negara seperti Filipina dan Meksiko,” katanya.
Presiden juga mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, tetapi kelas menengah justru mengalami penurunan dan angka kemiskinan meningkat.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen, tapi kelas menengah menurun dan kemiskinan meningkat,” ujar Prabowo.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tanda adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Presiden mengungkapkan selama puluhan tahun terjadi aliran keluar kekayaan negara melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang merugikan negara dalam jumlah besar.
“Kita harus berani mengatakan apa adanya dan memperbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap penentuan harga komoditas strategis oleh negara lain. Ia menegaskan Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam menentukan harga komoditas unggulan seperti kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan bangsa lain. Kita harus tentukan harga kita sendiri,” kata Presiden.
Pidato tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kedaulatan nasional, baik di sektor ekonomi maupun pengelolaan sumber daya alam, agar kekayaan Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.