SURABAYA, 29 MARET 2026 — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan bencana hidrometeorologi menjelang musim kemarau 2026.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala BNPB Suharyanto di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Khofifah menegaskan, pemerintah daerah harus bergerak cepat melakukan antisipasi, mengingat kondisi anomali cuaca saat ini—di satu sisi masih terjadi banjir, sementara di wilayah lain mulai muncul kekeringan.
Berdasarkan proyeksi BMKG, sejumlah daerah di Jawa Timur diperkirakan mulai mengalami kekeringan sejak April, meningkat pada Mei, dan mencapai puncak pada Agustus 2026.
Untuk menjaga peran Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, Pemprov menargetkan Indeks Pertanaman (IP) tidak turun. Bahkan, beberapa daerah ditargetkan mampu mencapai IP hingga 3,5 kali tanam dalam setahun.
Berbagai langkah antisipatif telah disiapkan, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, pembangunan sumur dalam, hingga penguatan sistem irigasi. Selain itu, pemerintah juga membagi strategi penanganan dalam dua fokus utama, yakni pemenuhan air bersih untuk masyarakat dan kebutuhan air untuk sektor pertanian.
Di sisi lain, BNPB menilai kesiapsiagaan perlu ditingkatkan mengingat tren kebakaran hutan dan lahan mulai muncul di sejumlah wilayah Indonesia. Kolaborasi lintas sektor dari pusat hingga daerah menjadi kunci utama dalam penanganan.
Sejumlah langkah strategis disepakati, seperti penguatan satgas darat, distribusi air bersih, hingga kemungkinan operasi modifikasi cuaca. Kesiapan sarana seperti helikopter water bombing juga disiapkan untuk mengantisipasi kebakaran skala besar.