SURABAYA, 3 MARET 2026 – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur untuk memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau 2026 guna menjaga stabilitas produksi pertanian.
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut dari arahan Kementerian Pertanian terkait antisipasi dini potensi kekeringan.
Khofifah menegaskan, upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal agar produksi pertanian tetap terjaga dan mampu mendukung ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah harus ditingkatkan agar dampak kemarau bisa diantisipasi sejak dini,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (2/4/2026).
Ia menekankan, langkah mitigasi tidak boleh menunggu hingga kekeringan terjadi. Produksi pangan harus tetap optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada April hingga Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.
Mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Jatim meminta pemerintah daerah segera melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, membangun sistem peringatan dini, serta mengaktifkan brigade kekeringan.
Selain itu, optimalisasi pengelolaan sumber daya air juga menjadi prioritas, mulai dari rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, pemanfaatan sumur dangkal, hingga penggunaan teknologi pompanisasi dan perpipaan.
Langkah lain yang didorong adalah percepatan masa tanam di daerah potensial dengan penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan dan berumur pendek, serta penyesuaian pola tanam berdasarkan kondisi iklim dan ketersediaan air.
Khofifah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan petani, penyuluh, dan pemangku kepentingan lainnya agar produksi pertanian tetap optimal.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta aktif melaporkan perkembangan produksi sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Jawa Timur optimistis dampak musim kemarau dapat diminimalkan, sekaligus menjaga posisi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Ketahanan pangan adalah fondasi utama. Kita harus memastikan produksi tetap terjaga meski menghadapi tantangan iklim,” pungkasnya.