SURABAYA, 25 APRIL 2026 – Pemerintah Kota Surabaya tengah mengkaji skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pola Availability Payment (AP) sebagai strategi menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan fiskal.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, opsi KPBU-AP saat ini masih dalam tahap pendalaman, terutama untuk pembiayaan proyek infrastruktur seperti perbaikan dan overlay jalan.
“Kami masih mempelajari skema KPBU-AP ini. Nantinya akan kami koordinasikan dengan DPRD agar bisa segera direalisasikan,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Langkah ini diambil menyusul menurunnya kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya sejumlah sumber pendapatan, terutama Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
Eri mengungkapkan, kondisi fiskal saat ini cukup menantang karena penurunan pendapatan berdampak signifikan terhadap anggaran daerah. Bahkan, total penurunan anggaran disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun. “Meski pendapatan menurun, pembangunan tidak boleh berhenti. Ini yang sedang kami cari solusinya,” tegasnya.
Berdasarkan data 2026, Surabaya menerima DBH CHT sebesar Rp29,327 miliar, turun drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp56,724 miliar. Artinya, terjadi penurunan sekitar 48,3 persen.
Kondisi tersebut memaksa Pemkot Surabaya melakukan penyesuaian prioritas anggaran. Pemerintah kota kini dihadapkan pada dilema antara mempertahankan program sosial atau mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Kami harus memilih, apakah tetap fokus pada program sosial seperti rumah tidak layak huni, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis, atau mempercepat pembangunan jalan,” jelas Eri.
Meski demikian, ia memastikan seluruh kebijakan akan dibahas bersama DPRD Surabaya agar tetap seimbang antara kebutuhan masyarakat dan pembangunan kota.
Skema KPBU-AP diharapkan menjadi solusi alternatif pembiayaan tanpa membebani anggaran daerah secara langsung, sekaligus menjaga kesinambungan proyek infrastruktur strategis. “Nanti akan kami sampaikan ke DPRD. Salah satu solusi yang kami siapkan adalah melalui KPBU-AP,” pungkasnya.