JAKARTA, 11 APRIL 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali aset strategis telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari perbaikan sekolah hingga renovasi rumah rakyat berpenghasilan rendah.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4).
Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan total dana tunai yang berhasil diselamatkan negara hingga saat ini mencapai Rp31,3 triliun.
“Ini angka yang sangat besar. Dana ini harus kembali untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, dana hasil penyelamatan tersebut dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan sektor pendidikan. Ia mencontohkan, tahun lalu pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 17 ribu sekolah.
Dengan tambahan dana Rp31,3 triliun, jumlah sekolah yang direnovasi dinilai bisa meningkat dua kali lipat, terutama bagi sekolah-sekolah yang selama bertahun-tahun belum tersentuh perbaikan.
“Sekolah-sekolah yang belasan tahun rusak bisa segera diperbaiki,” katanya.
Selain pendidikan, Prabowo menilai dana itu juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas program renovasi rumah rakyat miskin.
Ia memperkirakan anggaran tersebut cukup untuk memperbaiki lebih dari 500 ribu rumah, yang dampaknya bisa dirasakan sekitar 2 juta masyarakat berpenghasilan rendah. “Artinya manfaatnya langsung dirasakan rakyat kecil,” tegasnya.
Tak hanya uang tunai, Presiden juga mengungkap keberhasilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam merebut kembali aset negara berupa kawasan hutan senilai sekitar Rp370 triliun. Nilai itu setara hampir 10 persen dari total APBN Indonesia yang mencapai sekitar Rp3.700 triliun.
“Dalam 1,5 tahun, Satgas PKH menyelamatkan aset hampir 10 persen dari APBN. Ini capaian luar biasa,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, jika dimanfaatkan optimal, aset Rp370 triliun itu bisa mengubah wajah pembangunan nasional.
Dana tersebut, lanjutnya, cukup untuk memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia, melengkapi fasilitas digitalisasi pendidikan, memperbaiki sanitasi sekolah, hingga membangun ribuan jembatan desa.
Presiden menegaskan, setiap rupiah yang berhasil diselamatkan adalah hak rakyat dan harus dipastikan kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Indonesia.