SURABAYA, 15 MARET 2026 – Penulis : Hadipras & Imam Baehaqie
Indonesia sering kali membanggakan diri dengan sematan “Negara Agraris”, sebuah identitas yang seolah memberikan jaminan otomatis atas kesuburan dan kemakmuran. Namun, di balik jargon tersebut, kita sedang menghadapi krisis eksistensial yang sunyi. Tanah kita makin tidak lagi subur karena anugerah Tuhan, melainkan sedang “sekarat” akibat paksaan manusia.
Kita sedang terjebak dalam apa yang bisa disebut sebagai ‘Kutukan Kekayaan SDA’, dimana kelimpahan lahan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan ekologis dalam mengelolanya.
Peringatan Rachel Carson dalam bukunya Silent Spring (1962) tentang kehancuran ekosistem akibat pestisida kimia, kini menemukan potret nyatanya di bentang sawah Nusantara.
Sejak Revolusi Hijau dicanangkan melalui keterlibatan IRRI (lembaga “anak kandung” Rockefeller dan Ford Foundation), kita telah menjadi pecandu input kimia.
Padi varietas IR8 dan turunannya mungkin pernah dianggap sebagai “mukjizat” (miracle rice), namun ia datang dengan syarat yang berat: tanah harus diguyur pupuk kimia dosis tinggi dan disemprot racun pestisida tanpa jeda.
Akibatnya, top-soil (lapisan tanah paling subur) kita kini kehilangan mikroorganisme alami. Tanah kita menjadi keras, jenuh, dan “pecandu” kimia. Tanpa asupan urea yang kian meningkat, tanah tak lagi mau memberi hasil. Kita tidak sedang bertani; kita sedang melakukan ekstraksi paksa terhadap sisa-sisa energi bumi yang kian menipis.
Kemampuan teknologi pertanian kita sebenarnya tidak rendah, namun arahnya seringkali salah alamat. Kita lebih gemar membangun infrastruktur beton seperti bendungan raksasa dan jalan tol yang membelah lumbung pangan, daripada berinvestasi pada teknologi pemulihan lahan (soil remediation).
Ada ironi yang pedih ketika usulan untuk memulihkan wajah tanah pertanian menggunakan olahan sampah organik dari TPA (Tempat Pembuangan Akhir) hanya dianggap sebagai “ide sampingan”.
Padahal, di tengah gegeran sampah kota yang kian meluap, memulihkan top-soil dengan kompos hasil ayakan sampah organik adalah solusi dua arah: membersihkan kota sekaligus menyembuhkan sawah.
Sayangnya, politik anggaran kita lebih memilih proyek yang terlihat gagah secara fisik (seperti Food Estate di atas lahan gambut yang rapuh) daripada kerja-kerja sunyi memperbaiki struktur kimia tanah yang sudah sepuh.
Mengapa kebijakan kita begitu keras kepala? Jawabannya ada pada model politik kita yang pragmatis. Dibawah tatapan mata para politisi yang ‘lack of knowledge’ —meminjam kritik tajam Gus Dur yang menyebut parlemen seperti taman kanak-kanak— isu pangan hanya dipahami sebatas statistik produksi jangka pendek.
Swasembada dikejar demi legitimasi politik dan modal menuju kontestasi berikutnya. Akibatnya, kebijakan yang diambil selalu bersifat jalan pintas (shortcut).
Kita lebih memilih mengimpor pupuk kimia mahal atau mencetak sawah baru di lahan marginal daripada melakukan reforma agraria yang sejati atau pemulihan lahan berkelanjutan. “Kutukan” ini terjadi ketika kekayaan alam dianggap sebagai mesin uang yang tak bisa rusak, padahal ia adalah organisme hidup yang bisa mati jika terus-menerus diperkosa oleh kebijakan yang tidak bervisi lingkungan (green policy yang hanya di atas kertas).
Masa depan Indonesia sebagai negara agraris tidak ditentukan oleh
berapa banyak traktor bantuan yang dibagikan atau seberapa sering menteri mengklaim angka surplus. Masa depan itu ada pada kemampuan kita untuk memanusiakan tanah kembali.
Indonesia sebagai negara agraris jangan sampai terjebak dalam “kutukan” teknokrasi dan kebijakan yang rabun jauh.
Sudah saatnya kita berhenti memperlakukan sawah sebagai pabrik semen yang bisa diperas tanpa henti. Kita butuh diskusi ala “Nalar Warkop” yang jujur: mengakui bahwa tanah kita sudah letih, rapuh, dan sepuh.
Tanpa kemauan politik untuk mengubah paradigma dari “produksi instan” menjadi “kedaulatan ekologis”, Indonesia hanya akan menjadi negara agraris dalam buku sejarah—sebuah negeri yang rakyatnya kelaparan di atas tanah yang tak lagi mampu menumbuhkan sebutir padi pun secara alami.