Jakarta, Jumat 27 Februari 2026 – Pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui program sekolah rakyat hingga percepatan renovasi sekolah rusak di berbagai daerah.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, sekolah rakyat ditujukan bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, termasuk yang putus sekolah maupun yang belum pernah bersekolah.
“Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat,” ujar Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026) dilansir Antara.
Selain pendidikan gratis, Teddy mengungkapkan jika para siswa sekolah rakyat juga fasilitas penginapan, asupan gizi, serta jaminan kesehatan.
Ia menjelaskan, dalam satu tahun terakhir program tersebut telah menjangkau sekitar 16.000 hingga 22.000 siswa di 166 sekolah.
“Tahun ini, akan dibangun lagi 100 sekolah,” katanya.
Terkait persoalan renovasi sekolah di daerah, Teddy mengatakan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas berada di tingkat gubernur, sementara sekolah dasar dan menengah pertama menjadi kewenangan bupati dan wali kota.
Namun demikian, pemerintah pusat tetap melakukan intervensi percepatan renovasi karena banyak kerusakan yang tidak tertangani selama bertahun-tahun.
Sepanjang 2025, Teddy mengatakan ada sekitar 16.000 sekolah telah direnovasi dengan total anggaran sekitar Rp 17 triliun melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga memperkuat pembelajaran digital dengan mendistribusikan 280.000 unit televisi digital ke 280.000 sekolah pada 2025 dan jumlahnya akan ditingkatkan pada tahun ini.
Ia menambahkan, pembangunan sekolah Garuda, sekolah terintegrasi, serta kampus-kampus baru juga tengah berjalan.
“Tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah,” ujar Teddy.