Jakarta, Kamis 19 Februari 2026 – Kementerian Perindustrian menegaskan, pentingnya sertifikasi halal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa sertifikasi halal memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal tidak sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga mencerminkan kualitas proses serta tata kelola yang baik.
“Penguatan industri dan layanan berbasis halal harus didukung oleh sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian yang kredibel,” ujar Menperin, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2/2026) dikutip Antara.
Dengan demikian, masyarakat memperoleh jaminan bahwa layanan yang diterima aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan halal.
Untuk memperkuat ekosistem sertifikasi halal di Tanah Air, Kemenperin melakukan audit pemeriksaan kehalalan produk terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muara Jaya 2 di Pekon Kebon Tebu, Kabupaten Lampung Barat, oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Utama pada akhir tahun lalu.
Audit tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan layanan publik memenuhi standar mutu, keamanan, dan kehalalan, sekaligus mendukung implementasi kebijakan pengembangan industri halal nasional serta program MBG.
Proses audit kehalalan dilakukan secara komprehensif, mulai dari verifikasi dokumen, pemeriksaan lapangan, penelusuran bahan baku, evaluasi proses pengolahan, hingga penilaian penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesuai regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari menyatakan, BSPJI memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan standardisasi termasuk jaminan produk halal.
“SPPG sebagai garda terdepan pemenuhan gizi masyarakat harus menjunjung integritas halal yang tidak dapat ditawar,” ujarnya.