JAKARTA, 4 FEBRUARI 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Pertemuan tersebut dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat harmoni bangsa dan memperkokoh kehidupan bermasyarakat yang damai.
Usai mengikuti pengarahan Presiden Prabowo, Khofifah yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU menyampaikan optimisme bahwa dialog lintas ormas keagamaan Islam ini mampu mempererat sinergi dalam membangun persatuan nasional.
Menurut Khofifah, kehadiran para tokoh ormas Islam, tokoh pesantren, dan pimpinan lembaga keagamaan memberikan kontribusi nyata dalam menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Pertemuan ini sangat positif. Presiden Prabowo meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan lintas ormas Islam dan tokoh pesantren di Indonesia. Ini menjadi langkah penting untuk memperkuat persatuan,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, intensitas silaturahmi antara pemerintah dan ormas keagamaan perlu terus ditingkatkan demi kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, ruang dialog yang terbuka akan memperkuat kepercayaan dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Khofifah, para pimpinan ormas Islam telah berkontribusi melalui berbagai program strategis nasional, antara lain dukungan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), peran wali asuh dan wali asrama untuk Sekolah Rakyat (SR), serta penguatan ketahanan pangan, khususnya di Jawa Timur.
Ia meyakini, pertemuan di Istana Negara ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi akan dilanjutkan dengan perumusan plan of action bersama yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Insya Allah, pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang produktif dan menghasilkan langkah-langkah konkret antara pimpinan lintas ormas Islam dan Presiden Prabowo,” pungkas Khofifah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran menteri, antara lain Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN, serta pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), PBNU, PP Muhammadiyah, dan sejumlah pimpinan pondok pesantren.