JAKARTA, Selasa 27 Januari 2026 – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST, S.H., M.H., bersama Wakajati dan para Pejabat Utama mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Ballroom Sheraton Hotel Surabaya, Selasa (27/1/2026).
Bimtek yang digelar selama dua hari ini dibuka secara virtual oleh Jaksa Agung RI sebagai bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kejaksaan merespons dinamika dan tantangan implementasi KUHAP baru.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, para Pejabat Eselon II dan III pada Jampidum, para Aspidum, para Kajari se- Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan, serta seluruh Ketua Pengadilan Negeri di Jawa Timur.
Dalam keynote speech-nya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengapresiasi penyelenggaraan bimtek sebagai upaya membangun kesamaan pemahaman dan penafsiran sekaligus prasyarat berjalannya integrated criminal justice system yang efektif.
“KUHAP memiliki makna yang mendalam untuk memperkuat sistem peradilan pidana, menjamin keadilan prosedural, menegakkan supremasi hukum, dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu,” tegas Jaksa Agung.
Usai dibuka, para peserta memperoleh pendalaman komprehensif yang disampaikan oleh Jampidum Prof. Dr. Asep Nana Mulyana dengan menitikberatkan pada tiga transformasi utama, pelaksanaan pilot project, serta penguatan kolaborasi lintas institusi sebagai fondasi sistem peradilan pidana terpadu.
Pendalaman kemudian berlanjut dengan pemaparan oleh Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, yang mengulas problematika penerapan KUHP dan KUHAP baru beserta langkah-langkah antisipatif dalam implementasinya. Sesi berikutnya diisi pemaparan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Dr. Prim Haryadi terkait pendekatan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme penegakan hukum modern yang berfokus pada pemulihan kerugian keuangan negara.
Pelaksanaan bimtek pada hari pertama berlangsung lancar dan ditutup dengan penyampaian materi terkait gambaran umum dan mekanisme plea bargaining dalam sistem peradilan di Indonesia oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H.