Jakarta, Senin 19 Januari 2026 – Jutaan hektar kawasan hutan di Indonesia beralih fungsi atau berubah menjadi perkebunan sawit dan area pertambangan ilegal. Kondisi tersebut memicu kritik dari anggota DPR yang menilai lemahnya fungsi pengawasan Kementerian Kehutanan.
“Terkait dengan bencana banjir yang diakibatkan oleh alih fungsi maupun pemanfaatan lahan hutan, ini sebenarnya termasuk kita terlambat bertindak,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto, dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kemenhut, Senin (19/1/2026) dikutip Kompas.com.
Bambang menilai, maraknya pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah.
“Saya melihat dari kehutanan ini fungsi pengawasannya yang memang lemah. Kenapa saya katakan lemah? Karena ternyata tadi disampaikan juga, jutaan hektar telah dimanfaatkan oleh perkebunan maupun tambang yang semuanya ilegal,” ujarnya.
Ia menilai bahwa lemahnya pengawasan tersebut tidak sejalan dengan perkembangan teknologi yang tersedia saat ini.
Menurutnya, pembentukan kantor wilayah kehutanan maupun penambahan personel polisi hutan tidak akan efektif tanpa dukungan teknologi.
“Sebenarnya dengan memanfaatkan teknologi melalui citra satelit, saya kira bisa melihat kondisi di lapangan dengan jelas dan tepat. Sekalipun ini akan dibuat kanwil kehutanan, kemudian juga menambah personel polhut tanpa dilengkapi dengan teknologi yang canggih, saya yakin tidak akan bisa membantu banyak hal,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) RI Rohmat Marzuki mengungkapkan, luas sawit terbangun di dalam kawasan hutan mencapai 3,32 juta hektar dan angkanya masih terus bertambah.
“Kementerian Kehutanan bersama Satgas PKH terus melakukan pengendalian penguasaan lahan ilegal di kawasan hutan. Luas sawit terbangun dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 3,32 juta hektar, yang ini angkanya terus bergerak sehingga kemarin ada pendataan sampai 4 juta hektar,” kata Rohmat, dalam rapat yang sama.
Selain sawit, aktivitas pertambangan ilegal juga ditemukan dalam skala besar di kawasan hutan. Dari total tambang seluas 296.807 hektar, sebagian besar belum mengantongi izin penggunaan kawasan hutan.
“Dari indikasi luasan bukaan tambang ilegal seluas 296.807 hektar, terdapat seluas 191.790 hektar yang belum memiliki izin penggunaan kawasan hutan atau PPKH atau bisa dinyatakan tambang ilegal,” jelas Rohmat.