Jakarta, Senin 15 Desember 2025 – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni akan mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), termasuk di daerah Sumatera. Selain itu, Presiden Prabowo memerintahannya agar lebih berani menindah PBPH yang nakal.
“Jadi, secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tujuan Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk di antaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar,” kata Raja Juli, di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (15/12/2025) dikutip Kompas.com.
Ia melanjutkan jika Presiden Prabowo memerintahkannya untuk lebih berani lagi dalam menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang nakal.
“Yang mengganggu masyarakat dan juga mengganggu lingkungan hidup dan hutan kita,” ujar dia.
Raja Juli menambahkan, pencabutan 22 PBPH ini akan dimuat lewat surat keputusan (SK).
“Detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian,” ucap dia.
Raja Juli secara rinci mengungkapkan selama setahun pemerintahan Prabowo sudah ada 1,5 juta hektar PBPH nakal yang ditertibkan. Namun, Menhut belum merincikan daftar perusahaan dari 22 PBPH yang dicabut itu.
Menurut dia, 22 PBPH itu tentu dapat diproses secara hukum.
“Tentu, tindak pidana lainnya akan bisa diproses, tapi tentu sekali lagi sebagai penertiban terhadap semua ini kami akan cabut dengan mendapatkan SK esok hari,” ujar dia.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News