SURABAYA, 26 OKTOBER 2025 – Pemerintah pusat menggelar Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur secara serentak di 38 provinsi. Ini merupakan langkah konkret memperluas akses pembiayaan produktif dan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Jawa Timur menjadi pusat kegiatan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin kegiatan ini, didampingi Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kegiatan bertajuk “Akad Massal KUR 800.000 Debitur: Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP)” ini juga diikuti secara daring oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha dari seluruh Indonesia.
Program ini diharapkan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan pembiayaan produktif dan penciptaan lapangan kerja baru.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hingga 17 Oktober 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp217,20 triliun, atau 76,86 persen dari target tahun ini.
Jumlah tersebut mencakup 3,69 juta debitur, dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang sangat terjaga di 2,28 persen, jauh lebih baik dibandingkan rata-rata NPL kredit UMKM nasional sebesar 4,55 persen.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak—mulai dari lembaga penyalur, penjamin, hingga pemerintah daerah. Dengan kolaborasi yang solid, semangat ini akan terus memperkuat sektor usaha produktif dan mendorong ekonomi kerakyatan,” tutup Airlangga.
Dengan pencapaian tersebut, program KUR terus menunjukkan perannya sebagai pilar utama pembiayaan inklusif di Indonesia.
Pemerintah menargetkan agar penyaluran KUR tahun ini semakin berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta penguatan daya saing UMKM di seluruh pelosok tanah air.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa peningkatan penyaluran KUR menunjukkan pergeseran positif dalam perilaku finansial masyarakat dari pembiayaan konsumtif ke produktif.
“Dari total 3,7 juta debitur KUR, program ini diperkirakan telah menciptakan 6 hingga 9 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia. Ini bukti bahwa pembiayaan produktif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menyoroti pentingnya akses permodalan bagi calon pekerja migran melalui program KUR Penempatan PMI.
“Kami ingin memastikan calon pekerja migran memiliki akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Ini bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sejak pra-keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” ujarnya.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, pelaksanaan akad massal KUR bukan hanya penyaluran dana, tetapi juga langkah nyata memperkuat ekonomi rakyat.
“Program ini menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, terutama di Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu pusat UMKM terbesar di Indonesia,” ujarnya.