Jakarta, 20 Oktober 2025 – Untuk mengaudit sekitar 80 Pondok Pesantren yang dinilai rawan roboh, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan review terhadap tahap pertama atau batch 1 dari total pesantren yang akan diaudit.
“Yang kita sampaikan tadi adalah anggaran untuk meng-review 80 sampling pertama yang batch 1 tadi itu sekitar Rp 25 miliaran,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Jumat (17/10/2025) dikutip dari Kompas.com.
Dody menjelaskan, audit tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk memastikan keamanan dan kelayakan fasilitas pendidikan berbasis keagamaan. Selain itu juga untuk mengetahui kondisi bangunan pesantren, terutama yang dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan para santri.
“Dari hasil assessment nanti, mana yang kira-kira rawan untuk para murid itu berkegiatan di situ. Yang mudah ambruk bisa tahu dari audit itu. Jadi kita audit dulu yang utama,” kata dia.
Dody melanjutkan, prioritas audit diberikan kepada pesantren dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang, gedung yang berusia lebih dari 10 tahun, serta bangunan bertingkat lebih dari dua lantai.
Selain audit fisik bangunan, Kementerian PU juga akan memberikan pelatihan teknis dasar bagi pihak pengelola pesantren agar dapat mengenali potensi bahaya struktural dan melakukan perawatan mandiri secara berkala.
Dody mengungkapkan bahwa Kementerian PU telah menerima banyak aduan melalui hotline kementerian PU dan akan menindaklanjutinya secara bertahap.
“Sudah ada banyak, cuman nanti kita sisir lagi satu-satu. Karena itu nambah dari 80 tadi kan,” kata dia.